Saling Membangun dan Mengisi Wujudkan Laporan Transparan dan Akuntabel

Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Januari 2018, Dibaca : 323 Kali  

Dirjen Kesmas didampingi oleh Sesditjen, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Perwakilan BPK dan Itjen

BEKASI - Kegiatan Tahun Anggaran 2017 sudah terlaksana, kini kewajiban seluruh satuan kerja Ditjen Kesmas untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ditjen Kesmas mulai menyusun laporan keuangan melalui proses penggabungan laporan keuangan satker dekonsentrasi, UPT maupun satker Pusat. Karena itulah diselenggarakan Pertemuan Konsolidasi dan Reviu Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA 2017 Ditjen Kesmas. Pertemuan yang diselenggarakan mulai tanggal 22 hingga 27 Januari 2018 ini dihadiri oleh seluruh satker di lingkungan Ditjen Kesmas sebanyak 43 satker yang terdiri dari Kantor pusat, daerah dan dekonsentrasi.

 

Bertempat di Hotel Horison Bekasi, pertemuan ini diadakan untuk meningkatkan kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan serta keharusan dilakukannya review oleh Inspektorat Jenderal untuk semua satker di lingkungan Ditjen Kesmas. Kegiatan ini dilaksanakan juga karena penyusunan laporan keuangan banyak mengalami kendala dalam hal konsistensi pengiriman laporan keuangan  Satker, penerapan Sistem Akuntansi berbasis Akrual (SAIBA) dan penerapan mekanisme Rekonsiliasi dengan KPPN menggunakan E-Rekon.

 

Dalam acara pembukaan semalam, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Anung Sugihantono, M.Kes mengatakan bahwa Laporan Keuangan dan BMN adalah hal yang sangat krusial, terutama bagi Ditjen Kesmas yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Salah satu yang paling krusial adalah saat melihat realisasi dekonsentrasi, Laporan Keuangan dan BMN tidak hanya bicara tentang realisasi, tapi juga outcome dan impact dari apa yang sudah dikerjakan,” ujar Dirjen Kesmas.

 

Saat ini maraknya isu kesehatan yang muncul seperti KLB Difteri, Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat seolah-olah menunjukkan bahwa program dan realisasi anggaran belum sejalan. Sehingga diharapkan seluruh satker dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai rencana, dengan menyusun perencanaan yang tepat dan akurat sampai mencapai outcome yang diharapkan melalui realisasi anggaran.

 

Dirjen Kesmas mengatakan bahwa seluruh penanggungjawab harus memahami semua dinamika dalam sebuah Laporan Keuangan yang saat ini disiapkan mulai dari dokumentasi perencanaan, rencana operasional dan sistem yang harus dicatat dan disiapkan dengan benar. Hal ini semata-mata untuk mencapai outcome yang diharapkan. “Jika kita masih menggunakan perspektif yang dahulu, maka kita tidak akan mendapatkan outcome sebuah kegiatan,” ungkap Dirjen Kesmas.

 

43 Satker Peserta Pertemuan dari Pusat, Daerah dan Dekonsentrasi

Selain itu, diharapkan program dan kegiatan dapat mulai berjalan mulai bulan Februari 2018, baik Satker Pusat maupun daerah. “Untuk dekonsentrasi, kita sudah membuat perjanjian kinerja dengan Kepala Dinas yang menjadi satu kesatuan dari mekanisme evaluasi celah fiskal untuk daerah baik itu Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, insentif daerah, dll,” tambah Dirjen Kesmas. Hal ini semakin mendukung terlaksananya seluruh program yang sudah direncanakan.

 

Diharapkan melalui pertemuan ini setiap Satker bersama BPK dan Inspektorat Jenderal dapat saling membangun dan saling mengisi untuk menyusun Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagai penutup, Dirjen Kesmas menyampaikan bahwa status WTP memang merupakan suatu keharusan, tapi bukan ukuran kesuksesan. “Yang terpenting adalah efektifitas dan efisiensi anggaran yang tepat sasaran. Berikan yang terbaik untuk institusi yang kita cintai,” ucap Dirjen Kesmas. (IWP)